Korupsi Kasda Disebut Rugikan Negara Rp 42 M

Hariansragen.com , SragenNEWS, Kasus korupsi kas daerah (Kasda) Sragen yang melibatkan terpidana mantan Bupati Sragen, Untung Wiyono Cs ternyata disebut telah merugikan keuangan negara tidak hanya Rp 11,2 miliar melainkan Rp 42,51 miliar. Angka itu tercantum dalam lembar pertimbangan majelis hakim Mahkamah Agung (MA) pada putusan kasasi untuk terdakwa, Srie Wahyuni yang diterbitkan tahun 2012 lalu.

Menurut Kepala Bagian Hukum Setda Sragen, Yuli Wantoro, persoalan kerugian negara memang menjadi hal yang diperdebatkan pasca sidang keempat perkara Kasda dengan terdakwa, Adi Dwijantoro awal pekan kemarin. Menurutnya, yang hadir sebagai saksi ada problem terkait perbedaan nominal kerugian negara yang ditafsirkan oleh majelis hakim MA dengan yang disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Versi BPK, kerugian akibat korupsi itu hanya Rp 11,2 miliar. Akan tetapi dalam lembar pertimbangan putusan MA No 1552K/Pidsus/2012 untuk terdakwa Srie Wahyuni yang sudah inkrah, korupsi Kasda telah merugikan negara hingga Rp 42,51 miliar. Di lembar itu, hakim MA menyebut perbuatan terdakwa bersama Untung Wiyono dan eks Sekda Kushardjono tidak memasukkan hasil pinjaman Pemkab Sragen dari PD BPR Djoko Tingkir dan PD BPR Karangmalang sebagai pendapatan yang merupakan hak Pemkab Sragen ke Kasda, merupakan perbuatan melawan hukum.

Juga disebutkan bahwa perbuatan melawan hukum itu telah memperkaya Untung sebesar Rp Rp 20,875 miliar, memperkaya orang lain yaitu Kushardjono sebesar Rp 604,6 juta, dan Srie Wahyuni sebesar Rp 110 juta. “Makanya, Pemkab masih bingung untuk mengupayakan pengembalian ketekoran Kasda, apakah nilai kerugian yang digunakan yang RP 11,2 miliar atau yang Rp 42,51 miliar,” paparnya, Kamis (6/6).

Munculnya dua versi kerugian negara itu menyulitkan Pemkab jika diharuskan melakukan penuntutan ganti rugi kepada semua pihak yang menerima aliran dana. Problem lainnya hingga kini tidak ada nomenklatur di penerimaan APBD yang tersedia untuk pengembalian korupsi. “Sehingga kalau ada pihak yang beritikad baik mengembalikan uang yang dulu pernah menerima dana dari Pak Untung, misalnya hansip, PKK, atau karang taruna, mau dikembalikan ke mana,” urainya.

Atas kondisi itu, konsultasi akan dilakukan ke BPK, Kejaksaan Agung, Kemenkeu, dan Kemendagri terkait langkah yang harus diambil Pemkab dalam upaya pengembalian ketekoran Kasda akibat korupsi tersebut.

Sementara, Kepala Inspektorat Sragen, Suharto sebelumnya sangat berharap Kejati bisa segera memberikan kejelasan nasib eksekusi kerugian negara yang saat ini baru Srie Wahyuni yang membayar. Selain itu, Kejagung juga diharapkan bisa memperjelas posisi selisih Rp 604,6 juta yang pada dakwaan JPU dibebankan kepada Kushardjono, namun secara mengejutkan tidak dicantumkan dalam putusan inkrahnya.

Sumber : Joglosemar.co

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Sales Contact

INFO IKLAN

Untuk informasi pemasangan iklan dan pemesanan khusus creative iklan dapat menghubungi marketing hariansragen.com melalui e-mail:


Email : hariansragen@gmail.com