Polemik Padepokan Santri Luwung, MUI Didesak Segera Terbitkan Fatwa

SragenNEWS – Majelis Ulama Indonesia (MUI) diminta segera turun tangan melakukan kajian dan menerbitkan fatwa terkait sesat tidaknya aliran yang diajarkan di Padepokan Santri Luwung di Dukuh Bedowo, Desa Jetak, Sidoharjo. Adanya fatwa diharapkan bisa mengakhiri polemik Padepokan Santri Luwung yang belakangan semakin memanas.

Kontroversi padepokan itu kian panas ketika Kamis (10/10) kemarin Pemkab digeruduk oleh dua rombongan yang menyoal hal itu. Rombongan pertama dari Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) di bawah pimpinan Wandi, M Bilal dari MUI Sragen, bersama beberapa tokoh masyarakat Bedowo. Sementara, pada saat bersamaan rombongan dari Front Pembela Islam (FPI) Surakarta di bawah pimpinan Khoirul juga datang untuk mendesak penerbitan fatwa MUI.

Ketua MMI Sragen, Wandi mengatakan kedatangannya bersama warga untuk bertemu Bupati yang intinya meminta Pemkab turun tangan menyelesaikan konflik Santri Luwung. Ia juga meminta MUI segera mengeluarkan fatwa terkait ajaran Santri Luwung agar ada kepastian dan persoalan tak semakin berlarut-larut. Sementara, M Bilal mengatakan kedatangannya menghadap Bupati semata-mata untuk beraudiensi supaya permasalahan segera selesai.

Namun karena Bupati sedang dinas ke luar kota, mereka gagal menemui. Sementara, tak lama berselang sekitar pukul 10.00 WIB, rombongan FPI datang menggeruduk kantor Pemkab dan meminta beraudiensi dengan Sekda, Tatag Prabawanto.

Khoirul mengatakan kedatangannya bukan untuk mendukung atau membela siapa pun, akan tetapi ia hanya meminta Pemkab tidak gegabah melakukan pembongkaran atau penyegelan ketika belum ada fatwa MUI. Ia juga melihat sejauh ini tudingan aliran sesat itu mesti harus dibuktikan dengan kajian terlebih dahulu agar tidak memicu gejolak lain.

“Kami mendukung penegakan aturan Perda kalau bangunan tidak berizin harus digempur. Tapi, mestinya harus menunggu fatwa MUI dulu. Kalau memang alirannya sesat, itu tugas ulama yang meluruskan. Tapi kalau main gempur, kami juga akan membongkar semua tempat-tempat ibadah di Sragen yang tidak berizin,” ujarnya.

Tatag menyatakan Pemkab juga masih menunggu fatwa dari MUI terkait aliran ajaran di Santri Luwung. Pihaknya juga akan mengintensifkan mediasi dengan pihak-pihak terkait untuk mempercepat penyelesaian. Mengenai kekhawatiran pembongkaran, Pemkab akan melayangkan surat permohonan ke Polres terkait pengamanan aset agar tidak dihancurkan oleh pihak tak bertanggung jawab. “Kalau untuk surat peringatan (SP) pembongkaran akan kami koordinasikan lagi agar tidak terjadi persoalan,” ujarnya.

Sementara, Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Sragen, Tugiyono menambahkan Pemkab bersikap netral dan akan mengedepankan penyelesaian secara kekeluargaan dengan mediasi. Sebab penyelesaian persoalan itu butuh proses.

Sumber : Joglosemar.co

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Sales Contact

INFO IKLAN

Untuk informasi pemasangan iklan dan pemesanan khusus creative iklan dapat menghubungi marketing hariansragen.com melalui e-mail:


Email : hariansragen@gmail.com